Membaca Fakta G30S/ PKI

30 September 2015, tepat 50 tahun peringatan sejarah Peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) tahun 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau lebih di kenal PKI. G 30 S sendiri tercatat sebagai salah satu sejarah paling kelam bangsa Indonesia dimana PKI yang dituduh sebagai dalangnya mencoba untuk mengkudeta kepemerintahan bangsa Indonesia yang saat itu di bawah pimpinan Presiden Soekarno.

G 30 S atau Soekarno menyebutnya GESTOK (Gerakan Satu Oktober) adalah operasi militer pada dini hari 1 Oktober 1965. Segerombol pasukan pimpinan Letkol Untung menculik dan membunuh beberapa pejabat tinggi militer Indonesia. PKI dituduh sebagai dalangnya. Ujungnya terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai anggota PKI.

Sampai saat ini, G 30 S masih menjadi kontroversi, yang menjadi pertanyaan umum adalah siapa dalang dibalik itu semua. Paling tidak ada 5 pemikiran tentang dalang peristiwa G 30 S yaitu Soekarno, Soeharto, PKI, Konflik AD dan CIA. Dalam polemik tersebut, tidak jarang terlontar pertanyaan dari masyarakat “bagaimana menurut arsip yang tersimpan di Arsip Nasional RI (ANRI)?”

Beberapa informasi yang tersimpan di ANRI terkait peristiwa G 30 S. Mungkin belum dapat menjawab pertanyaan selama ini terkait dalang di balik G 30 S. Tetapi paling tidak dapat menambah dan memperkuat bukti yang ada sehingga dapat memperkaya historiografi di sekitar G 30 S. Sebagai catatan, informasi ini baru berasal dari beberapa Daftar dan Inventaris arsip yang ada di ANRI, ini pun hanya arsip konvensional/tekstual.

Berikut ini sebagian informasi mengenai G 30 S yang tersimpan di ANRI:

Daftar Arsip Pidato Presiden RI (Soekarno) 1958-1967

1. Pidato Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia berhubung dengan peristiwa G 30 S/PKI. 3 Oktober 1965, stensilan, 1 lembar. (No. 815a)

2. Pengumuman Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno kepada seluruh rakyat RI berhubung dengan peristiwa G 30 S 1965. 1 Oktober 1965, stensilan, 1 lembar. (No. 920)

Inventaris Arsip Sekretariat Kabinet 1966-1971

1. Laporan-laporan mengenai sepak terjang kegiatan-kegiatan: latihan, sebab-sebab terjadinya peristiwa G-30 S/PKI. 1963-30 November 1966, tembusan, salinan, stensilan, 1 sampul (No. 203)

2. Berkas mengenai persoalan tahanan G 30 S/PKI dan penyelesaiannya. 4 April 1967 – 28 Oktober 1970, 1 sampul (No. 204)

3. Berkas mengenai orang-orang yang terlibat dalam G 30 S/PKI, 4 Januari 1967-11 Desember 1970, asli, tembusan, copy, 1 sampul (No. 205)

Inventaris Arsip Menko Ekkuin 1967-1973

1. SK Direksi PN Pertambangan Minyak Nasional No. Kpts/DP/328/1966 tentang penertiban personil PN PERTAMINA yang terlibat G 30 S PKI. 12 Desember 1966, tembusan, 2 lembar. (No. 209)

2. Berkas mengenai pembubaran Serikat Sekerja Bapindo (S.S. BAPINDO) karena terkait peristiwa G 30 S/PKI. 4 Agustus 1966 – 5 September 1967, asli, tembusan, 1 sampul (No. 1251)

3. Pengumuman Gerakan 30 September 1965. 1 Oktober 1965, salinan, 1 sampul. (No. 1292)

4. Berkas mengenai pembersihan lembaga – lembaga negara dari unsur- unsur “Gestapu/PKI”. 5 & 7 April 1966, tembusan, 3 lembar. (No. 1297)

5. Surat-SK mengenai pemberhentian pegawai yang terlibat G 30 S PKI. 1 Juni & 4 Oktober 1966, salinan, 1 sampul. (No. 1299)

6. Inventaris Arsip Menko Hubra 1963-1966

7. Surat dari Ketua DPR GR kepada Presidium Kabinet Dwikora, Para Menteri, dll mengenai kedudukan bekas anggota-anggota PKI di DPR-GR. 4 April 1966, asli, fotokopi, 6 lembar. (No. 788)

8. Surat dari Kepala Pusat Pertahanan Sipil kepada Waperdam Bidang Hubungan Dengan Lembaga-Lembaga mengenai saran-saran tindakan follow up akibat G 30 S PKI seksi kesejahteraan sosial. 28 Mei 1966, asli, 5 lembar. (No. 813)

9. Laporan serta catatan kronologis situasi sekitar peristiwa G 30 S/PKI pada berita harian. 15 Februari – 2 Desember 1965, asli, tembusan, fotokopi, 1 sampul. (No. 1858)

10. Surat dari Panitia Presidium Tiga Menteri kepada para Menko mengenai pembentukan Panitia Presidium untuk penertiban, pembersihan dan penyelesaian oknum sipil yang tersangkut G 30 S PKI. 27 November 1965, fotokopi, 2 lembar. (No. 1904)

11. Surat dari Panitia Presidium 3 Menteri kepada para Menteri Koordinator mengenai Indoktrinasi mental bagi pegawai – pegawai yang terlibat G 30 S PKI. 18 Januari 1966, tembusan, 6 lembar. (No. 2133)

12. Berkas tentang aparat Pemda Kalimantan Tengah, Kalsel, Sumatera Utara, dan Lampung yang terlibat G 30 S PKI. 3 Juli 1966 – 5 Desember 1967, salinan, tembusan, 1 sampul. (No. 1301)

13. Surat-surat mengenai pengeluaran biaya untuk penampungan korban dan penyelidikan psychologis terhadap korban G-30-S. 7 & 30 September 1966, tembusan, 1 sampul. (No. 1303)

14. Laporan Kunjungan Menutama Bidang Politik ke Luar Negeri tentang G 30 S PKI dan politik luar negeri. 18 Oktober 1966, tembusan, 1 sampul. (No. 1304)

15. Surat-surat tentang pembatasan dan perlakuan terhadap Bung Karno setelah peristiwa G 30 S PKI. 24 Oktober 1966 – 5 Juni 1967, tembusan, 1 sampul. (No. 1305)

16. Berkas mengenai keterlibatan pegawai bea cukai dalam G 30 S PKI. Desember 1966-Februari 1967, asli, 1 sampul. (No. 1308)

17. Daftar tentang organisasi-organisasi politik di bawah naungan PKI. 12 Desember 1966, tembusan, 1 sampul. (No. 1309)

18. Surat pernyataan penyampaian selamat dari DPRD Kotamadya Makassar kepada Pangdam V Djaya atas tertangkapnya gembong utama GESTAPU/PKI. 18 Januari 1967, konsep, asli, 3 lembar. (No. 1310)

19. Surat dari Menteri Utama Bidang Politik kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera mengenai Rancangan keputusan Presidium tentang Pembentukan Team Penanggulangan G-30-S/PKI di luar negeri. 26 Agustus 1967, tembusan, 4 lembar. (No. 1314)

20. Surat-surat mengenai tanggapan SK Kepala Kepolisian RI tentang wewenang pemberian surat keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI kepada masyarakat. 3 – 12 Oktober 1970, asli, 1 sampul. (No. 1315)

21. Surat dari Sekretaris AP. Jaksa Agung RI kepada Sekretaris Menteri dan Sekretaris Wapangkopkamtib mengenai proyek Resettlement G30S/PKI Buru (BAPRERU). 1 Februari 1973, fotokopi, 1 sampul. (No. 1316)

22. Surat dari Kepala Staf Pribadi Menteri Luar Negeri, AB. Loebis kepada Ramli Harahap, Sekretaris Menutama Bidang Politik mengenai pembentukan Panitia Tetap Antar Departemen untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penanggulangan kegiatan sisa gerakan politik PKI di luar negeri, beserta lampiran. 16 Agustus 1967, asli, 4 lembar. (No. 7707)

Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) 1963-1967

1. Berkas mengenai kegiatan pengusutan peristiwa Gerakan 30 September dalam tubuh AURI. 1965, asli, 1 sampul. (No. 14)

2. Berkas mengenai laporan personil di tubuh Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat yang banyak kemungkinan langsung / tidak langsung terdapat adanya indikasi terlibat G 30 S. 1965-1966, asli, 1 sampul. (No. 15)

3. Berkas mengenai koordinasi penindakan oknum militer dan sipil yang terlibat dalam G 30 S serta Petunjuk Men/Pangad pada staf umum Angkatan Darat tanggal 26 Oktober 1965 atas tindakan yang telah diambil oleh Departemen dan daerah sehubungan dengan G 30 S. 1965-1966, asli, 1 sampul. (No. 16)

4. Konsep Progres Report sementara dari Panitia Chusus Staf Angkatan Bersenjata tentang fakta penelitian Gerakan Kontra Revolusioner G 30 S, serta gagasan penyelesaian politik. 1965, asli, 1 sampul. (No. 17)

5. Berkas mengenai pemberitahuan oknum-oknum pegawai diduga terlibat G 30 S yang perlu di-retool. Desember 1965, asli, 1 sampul. (No. 18)

6. Berkas mengenai proses penangkapan dan pembuktian tokoh PKI, DN. Aidit dan Nyono yang diduga terlibat G 30 S. 1965, asli, 1 sampul. (No. 19)

7. Kumpulan berita dari Angkatan Bersenjata terkait peristiwa G 30 S. 1 – 11 Oktober 1965, salinan, 1 sampul. (No. 52)

8. Laporan mengenai catatan kronologis disekitar peristiwa G 30 S. Oktober 1965, cetakan, 1 sampul. (No. 53)

9. Radiogram tentang permintaan pamphlet disebarkan ke karesidenan Surakarta, Semarang, Pati, agar rakyat jangan terhasut G 30 S dan jangan memusuhi RPKAD, yang masuk ke wilayah tersebut. 3 November 1965, stensilan, 1 lembar. (No. 55)

10. Daftar organisasi partai politik dan organisasi massa / lembaga pendidikan yang terdapat petunjuk terlibat dalam G 30 S dan dibekukan sementara kegiatannya. 18 November 1965, stensilan, 1 lembar. (No. 57)

11. Laporan Komando Distrik Militer 0503 Djaja/Selatan kepada Dandim 0503/ Djaja Selatan mengenai Berita Acara Pemeriksaan atas nama Mukdi Sugimin tersangka pelaku G 30 S. 7 Oktober 1965, asli, 2 lembar. (No. 59)

12. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat tentang pembentukan Team Screaning / Pemeriksa pada tingkat Departemen Angkatan Darat serta berkas penertiban personil yang diduga terlibat G 30 S, baik di kalangan militer maupun sipil. 1965, asli, 1 sampul. (No. 60)

13. Berkas Berita Acara Pemeriksaan dari cabang Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta di Bekasi tentang orang-orang yang diadili terlibat Gerakan Kontra Revolusi peristiwa G 30 S. 1965, asli, 1 sampul. (No. 61)

14. Pedoman dalam memeriksa dokumen orpol/ormas yang tersangkut dalam peristiwa G 30 S. 1965, konsep, 5 lembar. (No. 63) Berkas Mahkamah Militer Luar Biasa Putusan Perkara Omar Dani yang diduga terlibat Gerakan 30 September. 1966, stensilan, 1 sampul. (No. 63)

15. Berkas Mahkamah Militer Luar Biasa Putusan Perkara Mustafa Sjarif Supardjo yang diduga terlibat G 30 S. 1967, stensilan, 1 sampul. (No. 64)

16. Berkas PEPELRADA Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengenai pembubaran organisasi pelajar yang diduga mendukung G 30 S serta laporan peninjauan di Kodam 7 Diponegoro. 1965, asli, 1 sampul. (No. 70)

17. Berkas PEPELRADA Kalimantan Tengah tentang penyelesaian tawanan yang tersangkut Gerakan 30 September. 1965-1966, asli, 1 sampul. (No. 71)

18. Catatan berita dari siaran RRI, 1 – 3 Oktober 1965 antara lain mengenai daftar anggota Dewan Revolusi. 1 – 3 Oktober 1965, asli, 1 sampul. (No. 515)

Inventaris Departemen Angkatan Laut 1964-1967

1. Pengumuman No. 001/Koti/10/1965 s.d. 003/Koti/10/1965 tentang Hari Berkabung Nasional karena Peristiwa G.30S/PKI. Oktober 1965, salinan, 1 sampul. (No. 60)

2. Keppres/Pangti ABRI No.1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan seluruh ormasnya. Salinan, 1966, 1 lembar. (No. 135)

3. Komando Mandala Satu No. 3000.1/16/1965 tentang penghentian sementara segala kegiatan PKI dan ormasnya. 25 Oktober, salinan, 2 lembar. (No. 137)

4. Surat Instruksi Menteri Kompartimen Pertahanan Keamanan No. III/B/151/65 tentang penyelesaian Kontra Revolusi Gestapu. 1 Desember 1965, salinan, 1 lembar. (No. 140)

5. Surat Instruksi Presiden/Pangti ABRI No. 1/3/1966 tentang semua ormas untuk sementara tidak menampung anggota ex. PKI. 14 Maret 1966, salinan, 1 sampul.

6. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI No. 11887/C.II, 12638/C.II tentang skorsing bagi pegawai yang terlibat G.30 S/PKI. 26 Oktober, 10 November 1965, 1 sampul. (No. 147)

Inventaris Arsip Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia 1945-1971

1. Pernyataan PB IPPI berasaskan Pancasila mengenai pengutukan terhadap kaum kontra revolusi. 1 Oktober 1965, fotokopi, 3 lembar. (No. 160)

2. Undangan pertemuan bersama antara PB IPPI dengan para senior IPPI untuk membahas konsolidasi IPPI setelah Gestapu/PKI Meletus. 10 November 1965, tembusan, 1 lembar. (No. 162)

3. Kliping berjudul: “Penjelasan Bustaman tentang orang-orang IPPI yang dituduh terlibat PKI”, 6 September 1968, fotokopi, 1 lembar. (No. 166)

4. Kliping berjudul: “Gembong-gembong PKI yang diamankan, dihukum mati dan masih buron”, 1968, fotokopi, 2 lembar. (No. 167)

Inventaris Arsip PT Aneka Tambang 1950-2006

1. Berkas mengenai beberapa pegawai PT Aneka Tambang yang diindikasikan terlibat ormas PKI. 01 Januari 1965 s.d. 18 Maret 1986, fotokopi, 1 sampul. (No. 997)